KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA (KEAI)

PEMBUKAAN

Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki Kode Etik yang membebankan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku. Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

a. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar

    pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik

    sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai

    konsultan hukum.

b. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan

    hukum dari Advokat.

c. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai
    Advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
d. Teman sejawat asing adalah Advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang
     menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
     yang berlaku.

e. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi

    Advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat

    sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan

    terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat.

f.  Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan jasa Advokat
    berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya.

BAB II

KEPRIBADIAN ADVOKAT

Pasal 2

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.

Pasal 3

a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang

    yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak

    sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat

    menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis

    kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya. 

b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh

    imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.

c. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi

    oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum

    Indonesia.

d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.

e. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang

    diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena

    penunjukan organisasi profesi.

f. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan,

   derajat dan martabat Advokat.

g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat

    (officium nobile).

h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun

    wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.

i. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara

   (Eksekutif, Legislatif dan judikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan

   tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh

   kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki

   jabatan tersebut.

BAB III

HUBUNGAN DENGAN KLIEN

Pasal 4

a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan 

    damai.

b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai

    perkara yang sedang diurusnya.

c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya

    akan menang.

d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan

    klien.

e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama

   seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.

g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar

    hukumnya.

h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien

    secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan

    antara Advokat dan klien itu.

i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang

   tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian

   yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi

   ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.

j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus

   mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila

   dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian

    kepentingan klien.

BAB IV

HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT

Pasal 5

a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling

    menghargai dan saling mempercayai.

b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam

    sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara

    lisan maupun tertulis.

c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan

    dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan

    tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.

d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.

e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima

    perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula

    dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada

    terhadap Advokat semula.

f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka

   Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting

   untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien

   tersebut.

BAB V

TENTANG SEJAWAT ASING

Pasal 6

Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik ini.

BAB VI

CARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA

Pasal 7

a. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat

    ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan

    dibuat dengan membubuhi catatan "Sans Prejudice ".

b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Advokat akan

    tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti dimuka pengadilan.

c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim

    apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat,

    termasuk surat yang bersifat "ad informandum" maka hendaknya seketika itu tembusan dari

    surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan.

d. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim

    apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum.

e. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan

    oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara

    pidana.

f. Apabila Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu

   perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya

   boleh dilakukan melalui Advokat tersebut.

g. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan

    dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi

    tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang

    dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan dan untuk itu memiliki imunitas

    hukum baik perdata maupun pidana.

h. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma

    (prodeo) bagi orang yang tidak mampu.

i. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara

   yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.

BAB VII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN TENTANG KODE ETIK

Pasal 8

a. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile), dan karenanya

    dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan

    Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang

    undang dan Kode Etik ini.

b. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk

    pemasangan papan nama dengan ukuran dan! atau bentuk yang berlebih-lebihan.

c. Kantor Advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat

    merugikan kedudukan dan martabat Advokat.

d. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan namanya

    sebagai Advokat di papan nama kantor Advokat atau mengizinkan orang yang bukan
    Advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai Advokat.

e. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi

    untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau

    dengan tulisan.

f. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publitas bagi dirinya dan atau untuk

   menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai

   perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang

   ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan

   oleh setiap Advokat.

g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul

    perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan

    kliennya.

h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatu

    lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang

    diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti

    dari pengadilan tersebut.

BAB VIII

PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 9

a. Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini.

b. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. 

BAB IX

DEWAN KEHORMATAN

Bagian Pertama

KETENTUAN UMUM

Pasal 10

1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik

    yang dilakukan oleh Advokat.

2. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:

    a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.

    b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat.

3. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan

    Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.

4. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:

    a. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dimana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan

        Kehormatan Cabang/Daerah;

    b. Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi dimana teradu

        sebagai anggota;

    c. Pengadu/Teradu.

Bagian Kedua

PENGADUAN

Pasal 11

1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan,

     yaitu:

     a.  Klien.

     b.  Teman sejawat Advokat.

     c.  Pejabat Pemerintah.

     d.  Anggota Masyarakat.

     e.  Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi

          anggota.

2. Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan

    Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut

    Kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.

3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik

    Advokat.

Bagian Ketiga

TATA CARA PENGADUAN

Pasal 12

1. Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat

    harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan

    Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan

    Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.

2. Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan

    kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.

3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka

    Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan

    Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.

4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan

    Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada

    Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik

    langsung atau melalui Dewan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.

Bagian Keempat

PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA OLEH DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH

Pasal 13

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai

    surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan

    selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat

    kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat

    pengaduan tersebut.

2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan

     jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang

     bersangkutan,disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.

3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban

     tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan

     peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat

     peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah

     melepaskan hak jawabnya.

4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap

     telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera

     menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu

    selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan

    panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan yang

    sudah ditetapkan tersebut.

6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling tambat 3

    (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.

7. Pengadu dan yang teradu:

    a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan

        kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh

        penasehat.

    b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.

8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:

    a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;

    b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk

         kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan
         kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali

         pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh

         Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang

         pasti.

     c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau

         pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi

         saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.

9. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir:

    a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari

        dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.

    b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang

        sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas

        dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa

        materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.

    c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah,

        pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.

    d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang

        mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.

Bagian Kelima

SIDANG DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH

Pasal 14

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang dengan Majelis yang terdiri

    sekurangkurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua

    Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.

2. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis

    Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta

    mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.

3. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan

    untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia

    berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.

4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau

    menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua

    Majelis yang menyidangkan perkara itu.

5. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang

    terbuka.

Bagian Keenam

CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

(1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan

    keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang

    dapat berupa:

    a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;

    b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksisanksi

        kepadateradu;

    c. Menolak pengaduan dari pengadu.

(2) Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan

      menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.

(3) Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan

      mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang

      bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan

      tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

(4) Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan

      yang dilampirkan didalam berkas perkara.

(5) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila

      berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang

      bersangkutan.

Bagian Ketujuh

SANKSI-SANKSI

Pasal 16

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:

    a. Peringatan biasa.

    b. Peringatan keras.

    c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.

    d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat

    dikenakan sanksi:

    a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.

    b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali

        melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah

        diberikan.

c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak

    mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat

    sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.

d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik

    dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang

    wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan

    untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.

4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan

    atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah

    Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.

Bagian Kedelapan

PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN

Pasal 17

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan kehormatan Cabang/Daerah harus disampaikan kepada:

a. Anggota yang diadukan/teradu;

b. Pengadu;

c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dari semua organisasi profesi;

d. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;

e. Dewan Kehormatan Pusat; 

f.  Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum

    yang pasti.

Bagian Kesembilan

PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING DEWAN KEHORMATAN PUSAT

Pasal 18

1.  Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan

     Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut

     kepada Dewan Kehormatan Pusat.

2.  Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus

     disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu)

     hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.

3.  Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang

     bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari

     sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat kepada

     pihak lainnya selaku terbanding.

4.  Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam

     waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding.

5.  Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori

      Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.

6.  Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara dilengkapi

     dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh Dewan

     Kehormatan Cabang/Daerah kepada dewan Kehormatan Pusat.

7.  Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Dewan

     Kehormatan Cabang/Daerah.

8.  Dewan kehormatan Pusat memutus dengan susunan Majelis yang terdiri

     sekurangkurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang

     salah satu merangkap

     Ketua Majelis.

9.  Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis

      Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta

      mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.

10. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu yang

      dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota

      Dewan lainnya yang tertua.

11. Dewan Kehormatan Pusat memutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas

      perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang

      bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.

12. Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan

       langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah

       asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar

       perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat.

13. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan

       Kehormatan Cabang/Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat

       banding oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Bagian Kesepuluh

KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 19

1. Dewan Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan keputusan

     Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dengan memutus sendiri.

2. Keputusan Dewan kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam

    sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya

    telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu

    gugat dalam forum manapun, termasuk dalam MUNAS.

4. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan,

    salinan keputusan Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada:

    a. Anggota yang diadukan/teradu baik sebagai pembanding ataupun terbanding;

    b. Pengadu baik selaku pembanding ataupun terbanding;

    c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah yang bersangkutan;

    d. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan;

    e. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;

    f. Instansi-instansi yang dianggap perlu.

5. Apabila seseorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan

    Cabang/Daerah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi untuk

    memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi.

Bagian Kesebelas

KETENTUAN LAIN TENTANG DEWAN KEHORMATAN

Pasal 20

Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan Kehormatan dalam Kode Etik ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur didalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota dari masing-masing organisasi.

BAB X

KODE ETIK & DEWAN KEHORMATAN

Pasal 21

Kode Etik ini adalah peraturan tentang Kode Etik dan Ketentuan Tentang Dewan Kehormatan bagi mereka yang menjalankan profesi Advokat, sebagai satu-satunya Peraturan Kode Etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.

BAB XI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 22

1. Kode Etik ini dibuat dan diprakarsai oleh Komite Kerja Advokat Indonesia, yang disahkan

    dan ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI),

    Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia

    (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)

    dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang dinyatakan berlaku bagi

    setiap orang yang menjalankan profesi Advokat di Indonesia tanpa terkecuali.

2. Setiap Advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut dalam

    ayat 1 pasal ini.

3. Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat

    1 pasal ini sesuai dengan Pernyataan Bersama tertanggal 11 Februari 2002 dalam

    hubungan kepentingan profesi Advokat dengan lembaga-lembaga Negara dan pemerintah. 

4. Organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan membentuk Dewan

     kehormatan sebagai Dewan Kehormatan Bersama, yang struktur akan disesuaikan dengan

     Kode Etik Advokat ini.

Pasal 23

Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang belum diperiksa dan belum diputus atau belum berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat banding akan diperiksa dan diputus berdasarkan Kode Etik Advokat ini.

BAB XXII

PENUTUP

Pasal 24

Kode Etik Advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya Undang-undang tentang Advokat 

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 23 Mei 2002 Oleh :

1. IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)                                       

              Ttd.                                                                  Ttd.

     H. Sudjono, S.H.                                    Otto Hasibuan, S.H. MM.                                        

       Ketua Umum                                            Sekretaris Jenderal

2. ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)
                  Ttd.                                                    Ttd.                                    

     Denny Kailimang, S.H.                 Teddy Soemantry, S.H.                             

           Ketua Umum                              Sekretaris Jenderal

3. IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)
                       Ttd.                                                         Ttd.

    H. Indra Sahnun Lubis, S.H. E.            Suherman Kartadinata, S.H. 
               Ketua Umum                                     Sekretaris Jenderal

4. ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)
                          Ttd.                                                                    Ttd.                                  

    Fred B. G. Tumbuan, S.H., L.Ph.                    Hoesein Wiriadinata, S.H., LL.M.

       Sekretaris/Caretaker Ketua                            Bendahara/Caretaker Ketua

5. HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

                 Ttd.                                               Ttd.

    Soemarjono S., S.H.                     Hafzan Taher, S.H.                                         

         Ketua Umum                            Sekretaris Jenderal  

 6. SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)                                                                     

                       Ttd.                                                            Ttd.

      Trimedya Panjaitan, S.H.                        Sugeng T. Santoso, S.H.

              Ketua Umum                                       Sekretaris Jenderal

7. HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI)

                      Ttd.                                                                    Ttd.

    H. A. Z. Arifien Syafe'i, S.H.                           Suhardi Somomoeljono, S.H.

              Ketua Umum                                                  Sekretaris Jenderal

PERUBAHAN I

KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA

Ketujuh organisasi profesi advokat yang tergabung dalam Komite Kerjasama Advokat Indonesia (KKAI, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), dengan ini merubah seluruh ketentuan Bab XXII, pasal 24 kode etik Advokat Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 sehingga seluruhnya menjadi :

BAB XXII

PENUTUP

Kode etik Advokat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu sejak tanggal 23 Mei 2002. Ditanda-tangani di: Jakarta Pada tanggal: 1 Oktober 2002 Oleh:

KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA:

1. IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)

             Ttd.                                                               Ttd.

    H. Sudjono, S.H.                                 Otto Hasibuan, S.H. MM.

      Ketua Umum                                         Sekretaris Jenderal

2. ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)

                  Ttd.                                                              Ttd.

    Denny Kailimang, S.H.                            Teddy Soemantry, S.H.

           Ketua Umum                                        Sekretaris Jenderal

3. IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)

                       Ttd.                                                                        Ttd.

    H. Indra Sahnun Lubis, S.H.                              E. Suherman Kartadinata, S.H.

               Ketua Umum                                                  Sekretaris Jenderal

 

4. ASOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)

                          Ttd.                                                                                Ttd.

    Fred B. G. Tumbuan, S.H., L.Ph.                              Hoesein Wiriadinata, S.H., LL.M.

      Sekretaris/Caretaker Ketua                                        Bendahara/Caretaker Ketua

5. HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

                Ttd.                                                                        Ttd.

    Soemarjono S., S.H.                                            Hafzan Taher, S.H.

        Ketua Umum                                                    Sekretaris Jenderal

6. SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)

                    Ttd.                                                                      Ttd.

    Trimedya Panjaitan, S.H.                                  Sugeng T. Santoso, S.H.

            Ketua Umum                                                 Sekretaris Jenderal

7. HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI)

                      Ttd.                                                                                  Ttd.

    H. A. Z. Arifien Syafe'i, S.H.                                         Suhardi Somomoeljono, S.H.

              Ketua Umum                                                               Sekretaris Jenderal